Ratifikasi ILO 190 Mendesak, Aktivis Perempuan Dan Pekerja Serukan Perlindungan Pekerja

- Rabu, 22 Juni 2022 | 09:00 WIB
Aktivis melakukan aksi di Kementerian Tenaga Kerja. (Hallolifestyle.com/Istimewa)
Aktivis melakukan aksi di Kementerian Tenaga Kerja. (Hallolifestyle.com/Istimewa)

HALLO LIFESTYLE – Pemerintah diminta untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 190 agar Indonesia memiliki payung hukum yang menjamin perlindungan pekerja dari kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Sejumlah aktivis, baik mereka dari serikat pekerja maupun aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan, mendesak pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi ILO 190, yang disahkan di Geneva, Swiss, pada 21 Juni 2019.

Mereka juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadikan stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sebagai agenda kebijakan DPR.

Baca Juga: Bicara Data Selingkuh Lebih Banyak Perempuan Atau Laki-Laki? Cek Angkanya

Selain itu, para aktivis juga menuntut pengusaha untuk mendukung ratifikasi, karena bagi perusahaan pemberi kerja, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja akan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan produktivitas kerja

Seperti diketahui, sejak Konvensi ILO 190 disahkan di Genewa, Swiss dalam sidang pada 21 Juni 2019, hingga sekarang sudah terdapat 18 negara yang meratifikasi konvensi. Namun sampai hari ini Indonesia tidak kunjung melakukan pembahasan sebagai bagian dari langkah ratifikasi.

Dalam webinar Festival Pekerja 2022 yang diselenggarakan Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja beberapa waktu lalu, perwakilan Kemenaker hanya menyinggung soal Undang-Undang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang sudah disahkan dan dinilai akan membantu dalam menangani stop kekerasan seksual yang dialami pekerja.

Baca Juga: Hari Buruh May Day: Pekerja Film Dan Jurnalis Perempuan Banyak Alami Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual

Aliansi setuju dan mendukung UU TPKS yang akan membantu pekerja dalam melawan kekerasan dan pelecehan seksual, namun pemerintah sejatinya tidak melihat bahwa para pekerja Indonesia telah mengalami bentuk-bentuk kekerasan lainnya di dunia kerja, seperti pemukulan, pembunuhan, gaji tak dibayar, diskriminasi di tempat kerja, dll.

“Jadi substansi yang dinyatakan perwakilan pemerintah tidak berdasar pada data kekerasan yang dialami para pekerja di Indonesia,” menurut pernyataan resmi.

Halaman:

Editor: Kurniawan Siswoko

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Idul Adha Beda, Apa Kata MUI?

Kamis, 30 Juni 2022 | 08:00 WIB

BET Awards 2022: Lihat Daftar Pemenang Lengkap!

Senin, 27 Juni 2022 | 21:07 WIB
X